Nusantaria.com – Sidang gugatan penetapan perpanjangan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Bambang Noertjahjo kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Dalam sidang terbaru, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan tahapan pembentukan hingga pelaksanaan evaluasi kinerja Sekda Tangsel.
Saksi fakta yang dihadirkan pihak tergugat melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Respanti Yuwondo dari Direktorat Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN BKN.
Dalam persidangan, Respanti memberikan keterangan mengenai proses evaluasi kinerja yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ia mengaku mengetahui rangkaian pengajuan hingga tindak lanjut sebelum evaluasi dilaksanakan.
Respanti menerangkan proses evaluasi bermula dari pengajuan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie kepada BKN.
Menurutnya, usulan tersebut diterima BKN pada 14 April 2026, menggunakan surat bertanggal 8 April 2026.
Selanjutnya, pada 17 April 2026, BKN mengirimkan surat balasan atau persetujuan kepada Wali Kota Tangsel agar Tim Evaluasi Kinerja (Evkin) mulai bekerja.
Saksi kemudian menyebut Tim Evkin baru efektif bekerja setelah surat persetujuan BKN tersebut diterbitkan.
“Efektifnya Tim Evkin bekerja setelah tanggal 17 April 2026 atau paling cepat efektifnya adalah sehari setelah surat tersebut ditetapkan yakni 18 April 2026,” demikian keterangan saksi dalam persidangan.
Respanti juga menjelaskan evaluasi kinerja baru dapat dilakukan setelah adanya surat persetujuan dari BKN.
Setelah proses evaluasi dilaksanakan, hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Tangsel kemudian diserahkan sebelum awal Mei 2026.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang nantinya dipertimbangkan majelis hakim bersama keterangan para pihak, alat bukti, serta fakta lain yang muncul selama pemeriksaan perkara.
Sekretaris PC GP Ansor Kota Tangsel, Amizar, menilai keterangan saksi dari pihak tergugat justru memperkuat salah satu materi gugatan yang diajukan pihaknya.
Menurut Amizar, rangkaian tanggal yang disampaikan saksi menunjukkan proses evaluasi kinerja Sekda tidak mencapai waktu tiga bulan sebagaimana yang dipersoalkan dalam gugatan.
“Artinya di sini kita sudah melihat dengan gamblang dan jelas bahwa pengangkatan, pengukuhan dan evaluasi kinerja Sekda Kota Tangsel itu tidak mencapai tiga bulan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mengharuskan evaluasi Sekda itu minimal 3 bulan sebelum masa jabatan sekda berakhir,” paparnya.
Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di PTUN Serang. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan bukti yang diajukan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026 di PTUN Serang.
Sebelumnya, pihak penggugat melalui LBH Ansor Kota Tangsel telah menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pada 1 Oktober 2026. Sementara pihak tergugat juga telah menghadirkan saksi fakta yang merupakan mantan pegawai BKPSDM Kota Tangsel.
